PENENTUAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) MENGGUNAKAN METODE MULTI DATA SPASIALI DI KECAMATAN NGADIROJO, KABUPATEN PACITAN
Keywords:
Alih Fungsi Lahan Pertanian, Analisa Spasial, Overlay, Skoring, LP2B, LCP2BAbstract
Indonesia merupakan negara dengan tingkat kesuburan di atas rata-rata, karenanya banyak wilayah yang cukup potensial digunakan sebagai lahan pertanian pangan. Namun terjadi cepatnya konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian yang merupakan ancaman terhadap ketahanan dan keamanan pangan. Didasari hal tersebut perlu dilakukan penetapan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang terbagi dalam bentuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B).
Penentuan LP2B dan LCP2B menggunakan teknologi penginderaan jauh berupa citra satelit resolusi tinggi teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG).
Penelitian ini dilakukan di Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Dari analisa kebutuhan dan ketersediaan pangan, serta kesesuaian hasil identifikasi yang ada dalam rencana pola ruang wilayah, diperoleh areal LP2B seluas 322,159 Ha dan LCP2B seluas 204,466 Ha
References
Badan Pusat Statistik. 2015. Pacitan Dalam Angka. Pacitan : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan
Republik Indonesia. 2009. Undang-undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Jakarta : Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan. Jakarta : Sekretariat Negara
Republik Indonesia. 2011. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Jakarta : Sekretariat Negara
Subroto,G., dan Susetyo,C. (2016). Identifikasi Variabel-Variabel Penentu Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Jurnal Teknik ITS Vol.5 No.2 hal. C129-C133
Syahyuti. (2006). Pembaruan Agraria dan Kebutuhan Lahan Untuk Pembangunan Pertanian : Memadukan Aspek Landreform dengan Aspek Non-Landreform Dalam kebijakan Pembaruan Agraria. Jurnal Analisis Sosial Vol 11 Edisi 1. Hal 123-143.
