Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas Jurnal terakreditasi Sinta-4 yang didedikasikan untuk mengembangkan pengetahuan di bidang manajemen aset infrastruktur dan fasilitas melalui penelitian orisinal serta wawasan profesional. Ajukan Naskah Tentang Jurnal Kami Memajukan pengetahuan di bidang manajemen aset infrastruktur dan fasilitas melalui penelitian serta wawasan profesional. P-ISSN: 2615-1839 | E-ISSN: 2615-1847 Fokus dan Ruang Lingkup Jurnal ini menerbitkan penelitian komprehensif mengenai siklus hidup infrastruktur dan fasilitas. Kami berperan sebagai platform untuk menganalisis manajemen aset, mulai dari konsep perancangan awal hingga evaluasi akhir. Kami mengundang naskah yang membahas topik-topik krusial, termasuk dinamika permintaan dan penawaran, perilaku pengguna, serta sistem pemeliharaan. Penelitian juga diharapkan mengeksplorasi kebijakan, administrasi, dan kerangka perencanaan infrastruktur. Bidang pengetahuan utama mencakup aspek ekonomi dan pembiayaan dalam pengembangan aset. Kami juga memprioritaskan kajian mengenai manajemen organisasi, perencanaan tata ruang, serta dampak lingkungan dari fasilitas. Selengkapnya
Pertimbangan Pokok bagi Pengambilan Keputusan Program Tahunan Satker PKPAM Ditjen Cipta Karya di Jawa Timur
Pengadaan air bersih bagi masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah kota dan kabupaten. Kenyataannya tidak semua Pemerintah Kabupaten dan Kota telah mampu menyediakan air bersih dengan baik, bagi masyarakat. Untuk itu Kementerian PUPR membentuk suatu Satuan Kerja dengan tugas membantu PDAM Kabupaten Kota bila dipandang perlu. Satuan Kerja selalu dihadapkan pada Pengambilan Keputusan tentang penyaluran Program Bantuan yang harus dilakukan per tahun. Penelitian dilakukan dengan melakukan identifikasi permasalahan umum PDAM dan persyaratan pemberian bantuan. Hasil penelitian menunjukan adanya hal-hal sebagai berikut. Pengambilan Keputusan harus didasarkan pada Kebijakan Pusat tentang Tujuan Pemberian Bantuan dan pada Keadaan PDAM Kabupaten dan Kota yang masuk didalam cakupan kerjanya. Permasalahan umum PDAM Kabupaten dan Kota antara lain belum semua PDAM bisa mencakup seluruh wilayah, masalah kebocoran, masalah kekurangan kapasitas IPAM, masalah IPAM yang seluruh kapasitasnya belum terpakai, masalah ketersediaan air baku, masalah kualitas manajemen PDAM, masalah keuangan, dan masalah komitmen pemerintah kabupaten/kota. Kebijakan Pusat tentang bantuan bisa berubah setiap tahun, seperti misalnya : prioritas perluasan cakupan, prioritas masalah efisiensi, dan lain sebagainya. Permasalahan umum pengambilan keputusan adalah Metoda Pengambilan Keputusan bagi Penentuan Program Bantuan Tahunan dan Kelengkapan Data bagi Pengambilan Keputusan. Suatu Sistem Bantuan Keputusan (Decision Support System) sebaiknya dibangun.
Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas http://dx.doi.org/10.12962%2Fj26151847.v2i0.4911
Studi Kesiapan Daerah Untuk Investasi Infrastruktur Sosial Berbasis Pembiayaan Non APBN/APBD
Pembangunan Infrastruktur harus dipenuhi dari sumber pendanaan lain guna melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur di Indonesia yang pemenuhannya dapat dilakukan dengan menggunakan skema pendanaan alternative seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Infrastruktur Non-Anggaran (PINA). Skema pendanaan alternatif ini dapat dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan infrastruktur indonesia. Setiap daerah yang ada di indoneseia dapat menjalanlan skema KPBU dan PINA untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur, khususnya infrastruktur sosial. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis kesiapan daerah dalam investasi infrastruktur sosial berbasis PINA di Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis kesiapan daerah mengunakan faktor-faktor penentu kesiapan daerah berupa : (1) kesiapan regulasi daerah yang mendorong investasi infrastruktur, (2) kesiapan dari kemajuan ekonomi daerah, (3) kesiapan dari perangkat operasional. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Sumatera Barat belum mengamanatkan kebijakan PINA dalam RPJMD dan untuk masih melakukan penyusunan regulasi terkait PINA.
Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas http://dx.doi.org/10.12962%2Fj26151847.v2i0.4912
Fungsi Lembaga Penjaminan Simpanan Dalam Membangun Sistem Perbankan Yang Solid Demi Kelangsungan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia
Krisis moneter yang menghantam Indonesia tahun 1998, yang berakibat dilikuidasinya 16 bank, sempat membuat kepercayaan masyarakat pada perbankan menurun. Maka untuk mengatasinya, pemerintah sempat mengeluarkan kebijakan memberikan jaminan untuk seluruh kewajiban bank terhadap nasabahnya, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Kebijakan blanket guarantee terbukti dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, melalui sistem perbankan yang solid dan trust masyarakat kepada lembaga bank, maka institusi perbankan dapat memberikan dukungan dalam proyek insfrastruktur di Indonesia, karena dalam setiap pengerjaan proyek infrastruktur pasti membutuhkan dukungan finansial institusi bank. Sejalan dengan hal tersebut, dibutuhkan suatu penyempurnaan perangkat aturan sistem perbankan kedepannya, khususnya dibidang penjaminan simpanan. Penyempurnaan ini bertujuan untuk menciptakan individu bank yang andal dan menciptakan sistem perbankan yang sehat, efisien dan kompetitif, yang diharapkan dapat terhindar dari systemic risk serta dapat mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas http://dx.doi.org/10.12962%2Fj26151847.v2i0.4913