PELANGGARAN PERLUASAN BANGUNAN DI KOMPLEKS PERUMAHAN DI KOTA SURABAYA DITINJAU DARI PERATURAN TENTANG GARIS SEMPADAN BANGUNAN - Suprapti; Niken Prasetyawati; Ni Wayan Suarmini; Tony Hanoraga; Siti Zahrok (Jurnal Sosial Humaniora, 2025)
Perumahan yang dibangun pengembang mulai dekade delapan-puluhan, pada awalnya dibangun sesuai dengan ketentuan tata ruang Kota Surabaya. Namun demikian dalam pengembangannya sesudah ditempati penghuni, rumah-rumah tersebut mengalami banyak perubahan; salah satunya adalah perluasan ke arah depan yang melebihi Garis Sempadan Bangunan (GSB). Perluasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota merupakan pelanggaran GSB yang menyebabkan pemunduran bangunan menjadi tidak rapih; berkurangnya halaman depan dan ruang terbuka di dalam kaveling; serta membahayakan pengguna jalan yang akan berbelok karena pandangannya tertutup bangunan pada kaveling pojok. Masalah yang mendasar adalah, perubahan dan penambahan luas bangunan yang dilakukan pemilik rumah melanggar peraturan tentang GSB, baik peraturan pada tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri maupun peraturan walikota. Tujuan studi ini adalah mencari penyelesaian secara hukum terhadap pelanggaran GSB yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan dan rencana tata ruang melalui pendekatan kasus dengan cara mengevaluasi kondisi empiris lapangan terhadap peraturan mengenai GSB. Usulan penyelesaiannya adalah (1) pelanggaran yang dilakukan sesudah diberlakukannya Perda Kota Surabaya No. 7 Tahun 2009 tentang Bangunan, yaitu pengenaan sangsi administrasi; (2) pelanggaran yang dilakukan sebelum diberlakukanya Perda Kota Surabaya No. 7 Tahun 2009 tentang Bangunan, ada dua penyelesaian, yaitu (a) pelanggaran yang dilakukan pemilik bangunan yang mengajukan pembaruan IMB atau pemutihan IMB, sangsinya adalah membayar denda atas pelanggaran dan mengembalikan posisi GSB sesuai ketentuan yang berlaku; (b) pelanggaran yang dilakukan pemilik bangunan yang tidak melakukan perubahan apapun, tidak dikenakan sangsi apapun tetapi bisa digugat jika atas pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain, atau dikenakan disinsentif berupa denda yang diberlakukan setiap tahun.