PERAN KADASTER LAUT DALAM PEMECAHAN KONFLIK DI PERAIRAN STUDI KASUS: KABUPATEN REMBANG, JAWA TENGAH
Keywords:
Konflik, kadaster lautAbstract
Kabupaten Rembang memiliki panjang garis pantai 63,5 Km dengan luas wilayah pesisir 355,95 km2. Dengan wilayah perairan yang luas membuat perairan di Kabupaten Rembang rentan terjadi konflik. Di Kabupaten Rembang terdapat konflik di wilayah perairan yang disebabkan oleh penggunaan trawl dan pelanggaran jalur penangkapan ikan. Salah satu solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi adalah dengan menggunakan kadaster laut.
Dalam penelitian ini, dilakukan kompilasi dari data lokasi konflik perairan dari DKP, Polisi air, maupun Kantor Pelabuhan Rembang, kemudian dilakukan plotting data lokasi dengan peta dasar berupa Peta LPI Rembang skala 1:50000. Setelah itu dilakukan analisa, untuk menghasilkan rekomendasi penyelesaian konflik di perairan dengan kadaster laut.
Rekomendasi kadaster laut untuk pemecahan permasalahan pelanggaran trawl adalah diperlukannya hak yang diberika kepada nelayan yang mencantumkan pemilik hak, syarat penetapan hak, masa berlaku hak, jenis pengawasan dan sanksi pelanggaran hak. Sedangkan rekomendasi untuk pemecahan masalah pelanggaran jalur tangkap ikan adalah adanya penegasan batas-batas wilayah jalur tangkap ikan dengan menggunakan titik-titik koordinat acuan pada sistem navigasi kapal. Dari penelitian ini juga menghasilkan peta estimasi lokasi konflik skala 1:10000
References
Arfie.2010.Generalisasi Peta. < http:// sekerasbatu.blogspot.com/2009/04/generalisasi-peta.html >. diunduh pada 22 Desember 2010 jam 12.06
Geomatics and Surveying.2010.Generalisasi Peta. < http://geomaticsandsurveying.blogspot.com /2010/06/generalisasi-peta.html >. diunduh pada 22 Desember jam 12.06
Hasyim, F.2008.Penetapan Batas Laut Daerah Sebagai Pendukung Penerapan Kadaster Kelautan (Studi kasus: Provinsi Maluku).Bandung: Program Studi Teknik Geodesi dan Geomatika, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung.
Helmi.2008. Redesain Kawasan Pendaratan ikan di Rembang.Surakarta : Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/kpts/IK.120/4/99.1999.Jalur-jalur Penangkapan Ikan.Jakarta: Maenteri Pertanian Republik Indonesia.
Pratomo, D.G.2004.Aspek Pembatasan Wilayah Laut Dalam Undang-Undang No.22 tahun 1999.Surabaya: Program Studi Teknik Geodesi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
Purwanto, C.2009.Kajian KadasterDasar Laut Di Indonesia (Studi Kasus Daerah Perairan Teluk Jakarta).Bandung: Program Magister Teknik Geodesi dan Geomatika. Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian - ITB.
Supadiningsih, C.N. 2005.Buku Ajar Pertanahan-1.Surabaya: Program Studi Teknik Geodesi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
Sutherland, M., Ng’ang’a, S.M., Nichols, S.2002. In Search of New Brunswick’s Marine Administrative Boundaries.Canada: Departemen of Geodesy and Geomatic Engineering, University of New Brunswick.
Widyana, W.2009.Kajian Penerapan Konsolidasi Lahan Pada Wialayah Laut Untuk Menunjang kadaster Kelautan (Studi Kasus: Wilayah Pantai Pangandaran Ciamis). Bandung: Program Studi Teknik Geodesi dan Geomatika, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung.
Yuwono.2004.Pemanfaatan Survai dan Pemetaan Laut Untuk Menyongsong Kadaster Laut (Marine Cadastre).Surabaya: Program Studi Teknik Geodesi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
Zaenudin, deny.2008.Kajian Aspek Legal Dalam Penerapan Kadaster Kelautan di Indonesia (Wilayah Studi Provinsi Maluku).Bandung: Program Studi Teknik Geodesi dan Geomatika, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung.
