Pengaruh Perubahan Batas Desa Terhadap Alokasi Formula Dana Desa di Kabupaten Melawi

Febi  Novianti; Heri  Sutanta

Authors

Febi Novianti Gadjah Mada University
Heri Sutanta Gadjah Mada University

Keywords:

village boundary, geospatial information system, allocation of village funds

Abstract

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu kebijakan di bidang ekonomi. Dalam pembagian ADD terdapat alokasi formula yang berkaitan dengan aspek teknis yaitu perhitungan luas wilayah. Luas wilayah yang valid dapat diperoleh melalui kebijakan satu peta (KSP), akan tetapi Kabupaten Melawi sebagai salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Indonesia ternyata masih menggunakan berbagai versi peta dalam praktiknya. Salah satu alasan penggunaan berbagai versi peta ini disebabkan belum adanya batas desa yang bersifat definitif. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap berbagai versi peta batas desa yang digunakan dan pengaruhnya tehadap kebijakan alokasi formula dana desa di Kabupaten Melawi. Penelitian ini menggunakan metode overlay melalui sistem informasi geospasial terhadap berbagai versi peta batas Kabupaten Melawi yaitu dari Rupa Bumi Indonesia, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Melawi serta Badan Pusat Statistik Indonesia. Berdasarkan penelitian didapati 218 kondisi segmen batas yang sama di antara ketiga peta tersebut, sedangkan 16 segmen hanya berbatasan pada DPUPR dan BPS, 20 segmen hanya berbatasan pada RBI dan BPS, 15 segmen hanya berbatasan pada RBI dan DPUPR, 31 segmen hanya berbatasan pada RBI, 29 segmen hanya berbatasan pada DPUPR, dan 20 segmen hanya berbatasan pada BPS. Kemudian berdasarkan perbandingan luas terhadap data luas wilayah DPMD diperoleh hasil yaitu seluruh desa mengalami perubahan luas wilayah, dengan perubahan tertinggi terjadi pada Desa Balai Agas. Terakhir, terdapat 7 desa pada perbandingan RBI dan DPMD, 6 desa pada perbandingan DPUPR dan 7 desa pada perbandingan BPS yang mengalami perubahan dengan nominal di atas Rp.100.000.000,-. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat terlihat besarnya pengaruh perubahan batas desa terhadap alokasi formula dana desa sehingga penataan batas dan penerapan KSP dalam berbagai kebijakan di bidang spasial perlu segera dilaksanakan.

References

Badan Pusat Statistik Kabupaten Melawi. (2021). Katalog : Kabupaten Melawi Dalam Angka. BPS, Kabupaten Melawi.

Basuki, S. (2006). Ukur Tanah Cetakan ke-1. Yogyakarta: Gama Press.

Jones, B. S. (1945). Boundary Making, A Handbooks for Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commissioners. New York: William S. Hein & Co.Inc. Buffalo.

Kementerian Dalam Negeri. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.

Kementerian Keuangan. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Kementerian Keuangan. (2019). Surat Menteri Keuangan Nomor S-702/MK.07/2019 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat.

Pratiwi, I. D. (2018). Kajian Delineasi Batas Desa Di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis. Program Pasca Sarjana Teknik Geomatika, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Prihandito, A. (1998). Proyeksi Peta. Yogyakarta: Kanisius.

Maling, D. H. (1989). Measurements From Maps. Vol. 4 Ed 1. Britania Raya: Pergamon Press.

Sukoco, J. E., & Sutanta, H. (2021). Evaluasi Penetapan Batas Desa Terhadap Segmen Batas Daerah di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. JGISE: Journal of Geospatial Information Science and Engineering. No.1. Vol.4. hal. 41-48.

Sumaryo. (2015). Asesmen Peran Informasi Geospasial dalam Proses Boundary Making dan Sengketa Batas Daerah pada Era Otonomi Daerah di Indonesia. Disertasi. Program Pascasarjana Teknik Geomatika UGM. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Sutanta, H., Pratiwi, I.D., Atunggal, D., Cahyono, B.K., & Diyono. (2018). Analisis Hasil Delineasi Batas Desa Di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Geomatika. No.2. Vol. 26. hal. 83-94.

Sutisna, S. (2006). Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia. Pusat Pemetaan Batas Wilayah. Bakosurtanal, Cibinong.