Strategi Pengembangan UMKM di Koperasi INTAKO Pasca Pandemi Covid-19: Perspektif Teori Bauran Pemasaran dan Partisipasi UMKM

Abstrak

Koperasi INTAKO, yang didirikan pada tahun 1976 di Kecamatan Tanggulangin dengan 352 anggota aktif dalam bidang kerajinan kulit, menghadapi tantangan serius akibat pandemi Covid-19 pada periode 2019-2020. Penurunan omzet dari kisaran 700-900 juta rupiah menjadi hanya 20 juta rupiah per bulan mencerminkan kompleksitas tantangan yang diperparah oleh kesulitan adaptasi terhadap era digital. Ketidaksiapan pengrajin dalam manajemen dan distribusi barang secara digital, serta rendahnya literasi teknologi di kalangan mereka, menjadi hambatan utama. Menghadapi permasalahan yang kompleks ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam perancangan program yang efektif, pemetaan sosial menjadi instrumen krusial untuk memahami problematika sosial, meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat, dan mendorong partisipasi komunitas. Salah satu metode pengumpulan data partisipatoris yang efektif ialah Participatory Rural Appraisal (PRA), yang memiliki kapabilitas untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika komunitas. Berdasarkan adanya permasalahan dan urgensi partisipasi masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Koperasi INTAKO. Metode dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama adalah pemasaran digital yang terhambat, dengan strategi pengembangan UMKM menggunakan analisis bauran pemasaran 9P. Bentuk partisipasi pelaku UMKM yang tergabung dalam Koperasi INTAKO yaitu partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan hasil. Namun, keterlibatan UMKM dalam proses pengambilan keputusan di luar lingkup internal koperasi, serta dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi program, masih belum optimal. Keterbatasan anggaran dan kurangnya pelibatan oleh pemerintah dalam proses pengambilan keputusan, pemantauan, dan evaluasi program yang bersifat eksternal menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi. Untuk mengoptimalkan proses pengambilan keputusan dan pemanfaatan hasil pembangunan, diperlukan upaya peningkatan partisipasi pelaku UMKM secara komprehensif dalam berbagai aspek yang terkait dengan pengembangan usaha mereka.