Jurnal Penataan Ruang

Kebutuhan Perumahan Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang Tahun 2040

Ristya Rahma Azzahra, Reny Yesiana — Thu, 30 May 2024 00:00:00 +0000

Pertumbuhan dan perkembangan yang ada pada wilayah dilatarbelakangi berbagai aspek kehidupan seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan, dinamika kegiatan ekonomi, perluasan jaringan komunikasi dan transportasi. Faktor tersebut dapat membawa perubahan akan keruangan di suatu wilayah baik secara fisik maupun non fisik, sebagai wadah kegiatan manusia yang ada didalamnya. Hal tersebut mendasari bahwa perlu dilakukanya suatu perencanaan tata ruang yang tepat dengan pertimbangan aspek fisik wilayah. Kebutuhan akan perumahan dan fasilitas umum terus bertambah melihat semakin tingginya pertumbuhan dan perkembangan. Menurut Perda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Perumahan dengan kepadatan rendah meliputi perumahan di khususkan Kecamatan Ngaliyan diarahkan dengan luas kapling minimal 120 m2 dan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40%. Kecamatan Ngaliyan berada pada posisi yang strategis karena menjadi penghubung antara kota Semarang dengan Kabupaten Kendal. Kecamatan Ngaliyan menurut (BPS, 2022) memiliki jumlah penduduk sebanyak 142.131 jiwa dan merupakan terpadat keempat di Kota Semarang dengan nilai kepadatan penduduk 3.306,32 Jiwa/Km2. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan Arhan Zona Perumahan yang sesuai pada Tahun 2040, dengan wilayah studi yaitu Kecamatan Ngaliyan karena letak kecamatan Ngaliyan yang strategis berada di pinggiran kota dan berdekatan dengan Kabupaten Kendal. Teknik analisis yang dilakukan yaitu dengan skoring dan analisis spasial. Pada penelitian ini menggunakan analisis kemampuan lahan yaitu dengan mengetahui klasifikasi kemampuan lahan (SKL), analisis kesesuaian lahan untuk mengetahui wilayah studi tersebut sesuai kriteria permukiman atau tidak, proyeksi penduduk untuk mengetahui jumlah penduduk pada 20 tahun yang akan datang, dan analisis kebutuhan hunian digunakan untuk mengetahui luas rencana perumahan pada 20 tahun kedepan masih memenuhi atau tidak. Pada Permen PU No 20 Tahun 2007 menjelaskan bahwa lahan yang digunakan untuk permukiman 50% dari luas lahan yang boleh tertutup (30% untuk fasilitas serta 20% untuk jaringan jalan serta utilitas). Hasil dari perhitungan menunjukan bahwa kebutuhan luas untuk rencana perumahan sebesar 29% atau 50% dari 341,0259 Ha ditambah dengan kebutuhan utilitas sehingga menjadi 441,2547Ha, sehingga perumahan pada Tahun 2040 mampu menampung beserta mampu mencover infrastuktur untuk 20 Tahun yang akan datang.

Penilaian Komponen Kota Berkelanjutan pada Kawasan Kota Lama Semarang

Faruq Al Muqsit, Rina Kurniati — Thu, 30 May 2024 00:00:00 +0000

Perkembangan kota tidak pernah terlepas dari adanya masalah dan kompleksitas. Dalam hal ini konsep kota berkelanjutan muncul sebagai cara untuk menjawab masalah dan kompleksitas perkotaan, karena kota berkelanjutan dapat meningkatkan kondisi perkotaan dengan pengembangan ekonomi, perlindungan lingkungan dan pengembangan sosial secara bersamaan. Dengan studi kasus pada Kawasan Kota Lama Semarang, yang merupakan salah satu pusat perekonomian dan landmark Kota Semarang, dirumuskan penelitian yang bertujuan untuk melakukan eksplorasi komponen kota berkelanjutan pada kawasan kota lama semarang. Dengan adanya eksplorasi tersebut, diharapkan Kawasan kota Lama dapat semakin meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial kawasan sekaligus terjaga nilai kehistorisan dan dapat melestarikan lingkungan yang ada. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi komponen kota berkelanjutan pada Kawasan Kota Lama Semarang berdasarkan hasil dari observasi lapangan yang dikaitkan dengan telaah dokumen dalam penentuan komponen kota berkelanjutan. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa komponen kota berkelanjutan telah diterapkan dalam Kota Lama Semarang, terutama dalam kepadatan, koridor, biofilia, bangunan dan insfrastruktur, area tangkapan air, RTH, energi terbarukan, bangunan hijau, TGL, bentuk dan massa bangunan, jalur pejalan kaki, pelestarian dan pemeliharaan serta penanda. Namun komponen tersebut belum diterapkan maksimal pada elemen rancang kota berkelanjutan, yaitu masih terhambatnya sirkulasi kawasan dan kurangnya keberlanjutan perekonomian pada aktivitas pendukung PKL.

Optimal Location Determination For Boarding House Development In The Buffer Area Of The Sepuluh Nopember Institute Of Technology

Thu, 30 May 2024 00:00:00 +0000

The limited availability and consequent high cost of land have driven urban development to focus on vertical structures, such as student boarding houses. The selection of locations for these boarding houses is crucial, as it involves numerous subjective criteria. Public participation is vital in understanding preferences and ensuring the optimal choice of settlements. Moreover, stakeholders can use this information to enhance planning efforts for areas with high potential for boarding house development, significantly impacting urban infrastructure. Sepuluh Nopember Institute of Technology (ITS) significantly influences the growth of vertical buildings, including apartments and boarding houses in its surrounding areas. This study analyzes the optimal locations for boarding houses development in the ITS buffer zone using multi-criteria decision analysis. By adopting a bottom-up approach that incorporates student preferences, the study evaluates importance score and values from variables such as proximity to the campus center, supermarkets, food vendors, accessibility, and land price range. The findings indicate that Gebang Putih, Kejawan Tambak, and Upper Keputih are the most suitable locations for boarding houses development.

Analisis Tingkat Keamanan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Variabel Keruangan Dan Fisik Taman: Studi Kasus Kota Surabaya

Muh Abdi Danurja Rahman Aziz, Denny Zulkaidi, Mochamad Prasetiyo Effendi Yasin — Thu, 30 May 2024 00:00:00 +0000

Keamanan adalah kebutuhan mendasar bagi psikologi manusia. Ancaman tindak kriminalitas cukup tinggi di kota-kota besar, hal ini berdampak terhadap rasa aman masyarakatnya. Rasa aman sendiri mempengaruhi bagaimana kehidupan masyarakat dalam menggunakan ruang perkotaan, semakin aman suatu kawasan semakin nyaman pula masyarakat menggunakannya. Ruang terbuka hijau atau taman merupakan fasilitas publik kota yang memiliki probalitas tejadinya tindak kriminalitas tertinggi di bandingkan fasilitas publik lainnya. Kota Surabaya sejak tahun 2010 hingga 2020 terus menambah luas ruang terbuka hijau dan jumlah tamannya, sehingga antusiasme masyarakat untuk berkunjung ke taman juga semakin meningkat. Namun, antusiasme ini dibayang-bayangi oleh resiko tindak kriminalitas, dikarenakan Surabaya merupakan kota dengan tingkat kriminalitas tertinggi se-Jawa Timur pada tahun 2020. Evaluasi tingkat keamanan di taman Kota Surabaya ini penting dilakukan, guna mengetahui peran atribut fisik lingkungan taman dalam mencegah tindak kriminal dan meningkatkan rasa aman. Mix method dengan strategi multi kasus digunakan dalam penelitian ini, serta visual audit dan persepsi masyarakat sebagai alat analisisnya. Kedua alat analisis digunakan untuk mengetahui respon persepsi rasa aman masyarakat terhadap kondisi ideal atribut lingkungan dalam mencegah tindak kriminalitas.

Taman Flora memiliki ketercapaian indikator visual audit sebesar 85,7% dan masuk dalam tingkatan “sangat aman”, sedangkan skor rata-rata rasa amannya adalah 4,25 dan masuk tingkatan “sangat aman”. Taman Harmoni memiliki ketercapaian indikator visual audit sebesar 57% dan masuk dalam tingkatan “cukup aman”, sedangkan skor rata-rata rasa amannya adalah 4,13 dan masuk tingkatan “aman”. Kebun Bibit memiliki ketercapaian indikator visual audit sebesar 64% dan masuk dalam tingkatan “cukup aman”, sedangkan skor rata-rata rasa amannya adalah 4,17 dan masuk tingkatan “aman”.

Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut Kegiatan Wisata Bahari Di Raja Ampat, Papua Barat Daya

Gulam Arafat, Dheni Kusumarani — Thu, 30 May 2024 00:00:00 +0000

Dalam rangka mendukung upaya pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang berkelanjutan, salah satunya dengan memperhatikan aspek kesesuaian ruang laut dengan rencana zonasi yang ada. Kegiatan wisata bahari di kawasan konservasi perairan Raja Ampat merupakan salah satu kegiatan yang disatu sisi memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat, namun jika tidak dikelola dengan baik dapat memberikan dampak negatif bagi daya dukung lingkungan yang menjadi aspek penting di Raja Ampat. Tulisan ini bertujuan memberikan gambaran tentang kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) untuk kegiatan wisata bahari di Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat. Pengambilan Data dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan kemudian dibandingkan dengan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) KKP Kepulauan Raja Ampat menggunakan perangkat lunak SIG. Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa kegiatan wisata bahari yang teridentifikasi umumnya berupa jasa penginapan/akomodasi dengan 63,16% memiliki cottage di atas laut dan 36,84% hanya jetty/dermaga, dengan cottage di darat. Sementara untuk analisis kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, dengan membandingkan antara kegiatan pemanfaatan ruang laut terhadap dokumen rencana zonasi, teridentifkasi 9 kegiatan berada pada zona ketahanan pangan dan pariwisata yang telah sesuai dengan peruntukannya atau sebesar 47,37% dan 10 kegiatan atau sekitar 52,63% berada pada zona sasi dan pemanfaatan tradisional yang mana kegiatan pariwisata diperbolehkan dengan syarat. Hal ini memperlihatkan bahwa kegiatan wisata bahari yang memanfaatkan ruang laut di Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat masih dalam lingkup yang sesuai peruntukannya dan tidak berada dalam zona yang tidak diperbolehkan / tidak sesuai peruntukannya sehingga masih mendukung pengelolaan yang berkelanjutan.

Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tuban melalui Sinergitas Program dan Kolaborasi Multi Stakeholder

Yuliani, Eko Budi Santoso — Thu, 30 May 2024 00:00:00 +0000

Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang dihadapi hampir seluruh wilayah di Indonesia. Presentase kemiskinan di Kabupaten Tuban berada pada peringkat lima tertinggi di Jawa Timur sebesar 14,91% atau sebanyak 177.250 jiwa pada tahun 2023. Berbagai program penanganan kemiskinan telah diupayakan, namun masih belum optimal dan belum spesifik menyasar masyarakat miskin. Permasalahan efektivitas program dikarenakan kurangnya sinergitas dan integrasi program antarstakeholder. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi sinergitas program dan kolaborasi multi stakeholder untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban. Metode eksploratori digunakan dalam penelitian ini melalui analisis stakeholder, Critical Success Factor (CSF) dan Social Network Analysis (SNA). Analisis yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara kepada stakeholder terkait. Analisis stakeholder berguna untuk mengidentifikasi tingkat kepentingan dan pengaruh stakeholder, yang hasilnya mengelompokkan stakeholder menjadi empat kategori, yaitu players, subjects, context setters, dan crowd. Sedangkan analisis CSF dan SNA dilakukan untuk memetakan kondisi kolaborasi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban. Implementasi kolaborasi stakeholder dalam upaya pengetasan kemiskinan menggunakan pendekatan kolaborasi hexahelix yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, perusahaan, organisasi non pemerintah, media, dan masyarakat. Implementasi kolaborasi program pengentasan kemiskinan berfokus pada lima faktor, yaitu penyediaan basis data terpadu kemiskinan, pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan kantong-kantong kemiskinan, dan stabilisasi harga.

Strategi Penyediaan Lahan Pemakaman Perkotaan: Studi Kasus Kota Probolinggo

Ihsani Merdekawati, Meirli Kurniawan, Soby Eko Cahyaningati — Thu, 30 May 2024 00:00:00 +0000

Peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan perkembangan yang pesat di Kawasan Perkotaan menyebabkan peningkatan kebutuhan prasarana dan sarana dasar perkotaan termasuk lahan pemakaman. Terutama sejak adanya pandemi covid-19 dimana terjadi peningkatan jumlah kematian penduduk di Kawasan Perkotaan dan menyebabkan kebutuhan akan lahan pemakaman meningkat dan adanya penolakan dari beberapa warga asli sekitar makam terhadap jenazah yang bukan berasal dari Wilayah tersebut atau yang berasal dari perumahan baru yang berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya tampung lahan pemakaman di Kota Probolinggo hingga 10 (sepuluh) tahun mendatang dan strategi penyediaan lahan pemakamannya. Analisis daya tampung lahan pemakaman dilakukan untuk membandingkan antara ketersediaan lahan pemakaman yang tersisa dengan kebutuhannya dan triangulasi data untuk mendapatkan strategi penyediaan lahan pemakaman yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya tampung lahan pemakaman masih mencukupi hingga tahun 2030. Akan tetapi, defisit/kekurangan lahan pemakaman diprediksi akan mulai terjadi di Kelurahan Triwung Lor, Jati dan Sukoharjo pada 2 tahun mendatang. Sedangkan untuk Wilayah Kecamatan, defisit lahan pemakaman diprediksi akan terjadi pada Kecamatan Kanigaran tahun 2028. Strategi Lahan pemakaman yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo, antara lain Penambahan luasan lahan pemakaman; Koordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RT, dan juru kunci untuk meminimalisir konflik; Perubahan Peraturan Daerah Kota Probolinggo dan Peraturan Wali Kota Probolinggo dengan mangacu pada Peraturan diatasnya yang mengatur mengenai penyediaan lahan pemakaman bagi pengembang; dan Penampungan satu rekening dana kompensasi pembelian lahan makam oleh pengembang sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pemodelan Faktor yang Mempengaruhi Sistem Housing Career Penghuni Rusunawa di Kota Surabaya (Studi Kasus di Tiga Tipologi Penghuni Rusunawa)

Aisyah Nur Az Zahra, I Dewa Made Frendika Septanaya — Sat, 30 Nov 2024 00:00:00 +0000

Salah satu masalah perumahan di Indonesia adalah kemudahan akses terhadap perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di kota-kota besar seperti Surabaya. Untuk memenuhi kebutuhan akan hunian, rumah susun sederhana sewa (rsunawa) digagas sebagai solusi dari permasalahan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). MBR dapat menyewa rusunawa yang dimaksudkan sebagai tempat tinggal yang bersifat temporer sebagaimana dicantumkan dalam pasal 2 Peraturan Walikota Surabaya No. 83 Tahun 2022. Walaupun Rusunawa bersifat temporer, masih banyak dari penghuni yang telah menghuni Rusunawa hingga puluhan tahun. Ini tidak selaras dengan teori housing career yang menyatakan perubahan dalam hidup individu dapat memengaruhi keputusan berpindah. Penelitian dilakukan untuk mencari faktor yang signifikan mempengaruhi housing career penghuni Rusunawa dan memodelkannya. Menggunakan metode partial least square (PLS) sebagai alat analisis, didapatkan hasil empat variabel berperan signifikan dalam menentukan keputusan penghuni untuk pindah dari Rusunawa yaitu variabel sumber daya, gaya hidup, pasar perumahan, dan kebijakan.