Penerapan Prinsip Rumah Sehat Sebagai Dasar Intervensi Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Surabaya
Isi Artikel Utama
Abstrak
Permukiman swadaya memiliki peran penting dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan. Namun, keterbatasan sumber daya dan pengetahuan teknis menyebabkan munculnya rumah tidak layak huni (RTLH) yang berpotensi menurunkan kualitas hidup. Sebagian besar masyarakat di Indonesia tinggal di rumah milik sendiri yang dibangun secara swadaya dan tidak selalu memenuhi standar rumah sehat terutama yang layak dan mendukung produktifitas. Kondisi ini menimbulkan berbagai risiko seperti pencahayaan dan penghawaan yang buruk, lantai yang licin, yang berakibat pada kurang amannya hunian untuk mendukung keseharian lansia. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan rancangan hunian layak huni bagi warga Kelurahan Ngagel yang sudah terdaftar dalam calon penerima bantuan program Dandan Omah. Program oleh Pemerintah Kota Surabaya ini bertujuan untuk mengurangi angka RTLH di Kota Surabaya. Hasil dari kegiatan berupa rancangan perbaikan RTLH dengan penerapan prinsip rumah sehat ramah lansia yang sudah disesuaikan dengan anggaran pemerintah. Kegiatan ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 11 tentang kota dan permukiman berkelanjutan.
Rincian Artikel
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Referensi
1. Tunas D, Peresthu A. The Self-Help Housing in Indonesia: The Only Option for the Poor? Habitat International. 2010.
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pengantar Rumah Swadaya. 2016.
3. Pemerintah Kota Surabaya. Laporan RP3KP Kota Surabaya. 2023.
4. Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. Profil Kemiskinan di Kota Surabaya Maret 2023. 2023.
5. Badan Pusat Statistik Indonesia. Statistik Penduduk Lanjut Usia. 2023.
6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. 2018.
7. United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat). The Right to Adequate Housing: Fact Sheet No. 21/Rev.1. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights; 2014. Available from: https://unhabitat.org/the-right-to-adequate-housing-fact-sheet-no-21rev1.
8. United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR). General Comment No. 4: The Right to Adequate Housing (Art. 11 (1) of the Covenant). 1991. Available from: https://www.refworld.org/legal/general/cescr/1991/en/53157.
9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2018. Available from: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/152275/PermenPUPR29-2018.pdf.
10. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Buku 01: Rumah Layak Huni. 2017. Available from: https://krs.perumahan.pu.go.id/assets/buku/01-BUKU%20RUMAH%20LAYAK%20HUNI.pdf.
11. Edwards L, Torcellini P. A Literature Review of the Effects of Natural Light on Building Occupants. National Renewable Energy Laboratory; 2002.
12. Kurmanbekova M, Du J, Sharples S. A Review of Indoor Air Quality in Social Housing Across Low- and Middle-Income Countries. Applied Sciences. 2025;15(4):1858.
13. Pusnita I, Wagesri J, Tessa J, Nurwahyuliningsih E, Dewi IM. Sosialisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Rumah Layak Huni di Kota Palembang. Aktivasi: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat. 2024;6(2).
14. Pemerintah Kota Surabaya. Program Dandan Omah Pemkot Surabaya Wujudkan Senyum Bahagia Warga MBR. 2022. Available from: https://surabaya.go.id/id/berita/68111/program-dandan-omah-pemkot-surabaya-wujudkan-senyum-bahagia-warga-mbr.